Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Binamadani Indonesia. Bidang kajian jurnal ini mencakup: konsep dan pemikiran ekonomi Islam, manajemen zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (Ziswaf), akuntansi syariah, ekonomi kelembagaan Islam, manajemen ekonomi Islam, hukum muamalah kontemporer, hukum Islam, pemikiran hukum Islam, dan lainnya.
"Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0)."
KONSTRUKSI FIKIH INKLUSIF: TELAAH ATAS PEMIKIRAN ‘ABD AL-WAHHAB AL-SYA‘RANI
Penelitian ini menelaah dan menganalisis konstruksi fikih inklusif dalam Persepektif ‘Abd al-Wahhab al-Sya’rani. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan pandangan inklusif al-Sya‘rānī dalam menelaah persoalan-persoalan fikhiyyah. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan teoretis-filosofis dan analisis data menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi fikih inklusif al-Sya‘rānī dibangun berdasarkan dua metode, yaitu metode komparatif dan metode kompromistik. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan seluruh pendapat ulama mazhab, khususnya ulama empat mazhab, berkaitan dengan masalah-masalah fiqhiyyah. Sedangkan metode kompromistik adalah metode yang mengakomodir seluruh pendapat para ulama mazhab, tanpa harus melakukan tarjih atas salah satunya, karena dirinya berkeyakinan jika seluruh pendapat ulama itu adalah benar. Di sisi lain menurutnya, tidak mungkin para ulama mazhab mengeluarkan pendapatnya berkaitan dengan masalah fikih, tanpa didasarkan pada dalil dan petunjuk dari Tuhan.
Copyright (c) 2026 Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
Inovasi Hukum dalam Penanganan Pemegang Saham yang Lalai Menyetor Modal: Kajian Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam
Penelitian ini menganalisis penanganan kelalaian penyetoran modal oleh pemegang saham dalam perseroan terbatas melalui kajian komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi Islam. Tujuan utama adalah mengidentifikasi mekanisme hukum masing-masing sistem, menelaah persamaan serta perbedaan prinsip dan sanksi, serta mengusulkan inovasi hybrid untuk penguatan tata kelola perusahaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan historis, melalui analisis doktrinal terhadap regulasi primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025, fatwa DSN-MUI tentang mudharabah dan musyarakah, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini seperti POJK Nomor 20 Tahun 2025 dan Nomor 8 Tahun 2025. Temuan menunjukkan bahwa hukum positif menerapkan pendekatan punitif dan reaktif dengan sanksi seperti pembatalan hak suara, dividen, serta tanggung jawab solidary untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kreditor, sementara hukum Islam mengedepankan prinsip amanah, keadilan distributif, dan restoratif melalui mediasi sulh, hisab, serta pembagian risiko proporsional. Perbedaan ini membuka peluang integrasi hybrid, termasuk pemanfaatan smart contract berbasis blockchain dan mediasi syariah dalam kerangka hukum positif, yang terbukti lebih efisien dalam studi kasus komparatif. Simpulan penelitian menyatakan bahwa model hybrid dapat memperkuat corporate law di Indonesia menjadi lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital serta nilai-nilai syariah.
PENGARUH PERILAKU, PREFERENSI, TINGKAT PENDAPATAN DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP MINAT KUNJUNGAN BERULANG DI DESTINASI WISATA RELIGI ISLAM DI DKI JAKARTA
Kunjungan berulang wisatawan merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan destinasi wisata, termasuk wisata religi Islam. Faktor-faktor seperti perilaku, preferensi, tingkat pendapatan, dan kepuasan konsumen diyakini memiliki peran besar dalam mendorong niat wisatawan untuk kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kunjungan berulang di destinasi wisata religi Islam di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang dianalisis dengan metode SEM-PLS. Sampel pada penelitian inisebanyak 100 responnden yang berdomisili di DKI Jakarta dan pernah mengunjungi wisata religi islam di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku, preferensi, tingkat pendapatan, dan kepuasan konsumen berkontribusi positif dalam meningkatkan minat wisatawan untuk melakukan kunjungan berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelola destinasi wisata perlu memperhatikan keempat aspek tersebut secara simultan untuk meningkatkan daya tarik, memperkuat loyalitas wisatawan, dan mendukung pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan di DKI Jakarta.
Syar’i: Jurnal Pemikiran Ekonomi Reposisi Hak Pemberi Dana (Lender) dalam Praktik Peer to Peer (P2P) Lending Syariah Akibat Wanprestasi Perspektif Fikih Muamalah
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan lender beralih dari penerima bagi hasil menjadi pihak yang menanggung risiko gagal bayar. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kemungkinan rekonstruksi hak lender dari perspektif fikih muamalah. Peer to Peer (P2P) lending syariah adalah model pembiayaan berbasis fintech yang menghubungkan pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) sesuai prinsip syariah. Dalam hal ini, lender berperan sebagai shahibul maal yang menanggung risiko sesuai dengan kaidah Al-Ghurm bi al-Ghunm, yang berarti risiko sebanding dengan keuntungan. Namun, dalam praktiknya, saat wanprestasi terjadi, lender sering kali menghadapi pembatasan hak, sementara semua risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh lender. Di sisi lain, platform tetap mendapat pendapatan tetap melalui ujrah tanpa memikul tanggung jawab risiko finansial yang seimbang ketika kerugian terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reposisi hak lender dalam praktik P2P lending syariah menempatkan lender pada posisi yang lemah karena kurangnya mekanisme pembagian risiko yang seimbang saat wanprestasi. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip Al-‘Adl, larangan Zulm, Tawazun, dan Maslahah. Oleh karena itu, hak lender perlu direkonstruksi melalui kejelasan akad, transparansi risiko, penguatan tanggung jawab profesional platform, serta optimalisasi mitigasi syariah seperti restrukturisasi, rahn (jaminan), takaful (asuransi syariah), dan kafalah untuk menciptakan ekosistem pembiayaan digital yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Kata kunci: Fikih Muamalah, P2P Lending Syariah, Reposisi Hak Lender, Wanprestasi.
PERAN BMT BISMA PADA PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI CIPONDOH KOTA TANGERANG
This study aims to determine the role of BMT Bisma Cipondoh in microfinancing towards the development of MSMEs in improving the economy of the Cipondoh community. The focus of the research is directed at how BMT provides easy access to capital, as well as its contribution in supporting the growth of small businesses and improving community welfare. The research method used is a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews and observations. Interviews were conducted with parties from BMT Bisma and BMT Bisma customers, observations were conducted by visiting business p remises managed by BMT BISMA customers. The results of the study show that BMT BISMA not only plays a role as a capital provider, but also as a business coach and companion through simple financial training, marketing strategies, and guidance on solving business problems. The financing process at BMT is simpler and more flexible than formal financial institutions, thus providing convenience for MSME actors. The positive impacts felt by customers include increased family income, fulfillment of daily needs, children's education costs, and the creation of saving habits. In addition, the growing business also creates new jobs, helps reduce unemployment, and strengthens the local economy through the circulation of money within the Cipondoh community. The conclusion of this study is that BMT BISMA Cipondoh plays a crucial role in helping small businesses grow. BMT not only provides capital loans but also guides and assists entrepreneurs to achieve better direction. Consequently, businesses can grow, customers' families become more prosperous, new job opportunities are created, and the Cipondoh community's economy becomes more prosperous.
Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Ultra Mikro Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan akad murabahah bil wakalah terkait pada pembiayaan ultra mikro merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang dilakukan oleh BMT beringharjo Bintaro tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan, yang dianalisis secara deskripsi sehingga menghasilkan sebuah temuan, adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan divisi terkait untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian ini. Disamping itu didukung oleh data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, dan penelitian lainnya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan akad murabahah bil wakalah terkait dalam pembiayaan ultra mikro multibarang yang dilakukan oleh BMT Beringharjo Bintaro Tangerang Selatan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, karena dalam hal ini pihak BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang yang di perlukan oleh nasabah dan persyaratan yang mudah dalam mengajukan pembiayaan cukup dilakukan melalui website https://bmtberingharjo.com.id/. Namun demikian dilihat dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro multijasa yang telah diterapkan oleh BMT Beringharjo Bintaro Tangerang selatan belum sesuai dengan fatwa yang ada, karena akad yang digunalan oleh BMT menggunakan akad musyarakah, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa terkait pembiayaan ultra mikro multijasa hanya boleh menggunakan akad ijarah dan kafalah. Sehingga, hal ini terjadi ketidak sesuaian antara praktik dengan fatwa DSN-MUI yang akan menyebabkan batalnya akad karena tidak memenuhi rukun dan syarat.
GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: INTEGRASI MAQĀṢID AL-SHARI‘AH DAN ETIKA LINGKUNGAN
Krisis ekologi global yang disebabkan oleh paradigma ekonomi kapitalistik menuntut lahirnya model pembangunan alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma green economy Islam yang berakar pada nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi antara prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dan konsep green economy dalam membentuk sistem ekonomi berwawasan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur terhadap karya-karya ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perluasan prinsip maqāṣid, khususnya ḥifẓ al-bi’ah, berperan penting dalam membangun kerangka etis dan teologis bagi penerapan ekonomi hijau Islam. Implementasinya dapat dilihat pada instrumen keuangan syariah seperti green sukuk, eco-waqf, serta penerapan etika konsumsi dan produksi berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya memperkuat relevansi ekonomi Islam terhadap isu-isu lingkungan global, tetapi juga menegaskan fungsi spiritual manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan alam. Implikasinya, paradigma green economy Islam dapat menjadi landasan konseptual bagi perumusan kebijakan ekonomi berkelanjutan berbasis maqāṣid, sekaligus memperkaya epistemologi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekologi modern.
PRAKTIK JASA SULAM ALIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DI SALON JUWA BEAUTY KOTA TANGERANG
Penelitian ini menjelaskan praktik jasa sulam alis di Salon Juwa Beauty Cipondoh Kota Tangerang, saat ini pemahaman praktik jasa sulam alis ini bentuknya bermacam-macam meliputi semua aktivitas masyarakat zaman sekarang, saat ini banyak yang menggunakan jasa seperti jasa upah mengupah pada jasa sulam alis, sementara Dalam sulam alis tersebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sulam alis menurut pandangan Islam, karena Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan tangannya sendiri karena setiap transaksi bisnis yang disepakati. Bisnis yang dilarang adalah bisnis yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan.proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati mengetahui informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan teologis. pendekatan yang diambil dari dalil-dalil agama, dalam hal ini dalil-dalil yang berkenaan dengan judul penelitian Yaitu Praktik jasa sulam alis Tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menunjukan bahwa Salon Juwa Beauty Cipondoh Kota Tangerang ini menyediakan jasa sulam alis di Salon rumahan yang bertepatan di Cipondoh Kota Tangerang. Praktık jasa sulam alis di Juwa_Beauty berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan bahwa dalam jasa sulam alis tersebut ada beberapa sudah sesuai dengan syarat dan rukun jasa namun ada juga yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun jasa. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Sistem Praktik Jasa Sulam Alis di Salon Juwa_Beauty, ditentukan berdasarkan bahan yang di gunakan dengan tinta dan ketelitian yang amat tinggi. paket layanan yang ditawarkan, dengan pembayaran yang dapat dilakukan setelah layanan selesai, Tetapi menurut pandangan islam praktik jasa sulam alis di Salon Juwa_Beauty dianggap haram, karena praktiknya mengubah bentuk alis aslinya dan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat dan tidak sesuai dengan aturan agama Islam karena bahan yang di gunakannya permanen.
Copyright (c) 2025 Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
ANALISIS BAGI HASIL PADA DANA INVESTASI USAHA BERSAMA (DAI UBER) JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami Lembaga Dana Investasi Usaha Bersama atau disingkat dengan DAI UBER bertempat di Jakarta yang menerapkan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif lapangan dengan menelaah data lapangan yang relevan dan berhubungan dengan objek kajian yakni system pelaksanaan bagi hasil akad mudharabah yang diterapkan pada DAI UBER Jakarta berdasarkan sumber data primer dari wawancara dengan pelaku usaha. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme bagi hasil yang dilaksanakan di Dai Uber City plaza Jakarta didasarkan pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi dan prinsip mudharabah berdasarkan fatwa DSN-MUI no 3 tahun 2000 tentang Tabungan berbasis syariah dimana penentuan bagi hasil yang terjadi di Dai Uber City Plaza Jakarta tidak ada kesepakatan keuntungan antara kedua belah pihak. Dengan demikian pelaksanaan yang terjadi belum sesuai berdasarkan ketentuan hukum Ekonomi Syariah.
ANALISIS METODE PEMBAYARAN COD DI TIK TOK SHOP PERSPEKTIF MUAMALAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) di TikTok Shop dari perspektif muamalah. Metode COD semakin populer di kalangan konsumen, terutama mereka yang belum terbiasa menggunakan dompet digital atau transfer bank, karena dianggap lebih aman dan praktis: pembeli hanya perlu membayar ketika barang sudah diterima. Secara teori, COD sudah memenuhi unsur-unsur penting akad yang sah dalam fiqh muamalah, seperti kejelasan harga dan objek (bayyinah), kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (taradhi), serta membantu meminimalkan unsur ketidakpastian (gharar). Namun, hasil penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara teori muamalah dan praktik di lapangan. Salah satunya adalah tingginya angka pembatalan sepihak yang kerap dilakukan konsumen, terutama akibat keputusan belanja impulsif saat menonton live streaming penjualan. Hal ini secara tidak langsung melemahkan prinsip kejujuran (shidq) dan kesungguhan niat untuk membeli, sehingga meskipun akadnya tetap sah secara hukum, ia menjadi cacat secara moral menurut etika Islam. Selain itu, risiko kerugian akibat barang yang dikembalikan atau ditolak biasanya dibebankan kepada penjual dan kurir, yang bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl) karena menempatkan beban yang tidak seimbang pada satu pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menekankan pentingnya edukasi konsumen, serta peran regulasi internal platform seperti TikTok Shop, untuk memastikan praktik COD tetap sesuai dengan nilai-nilai muamalah. Dengan pengelolaan yang lebih bertanggung jawab, metode COD dapat tetap menjadi pilihan pembayaran yang adil, aman, serta mendukung transaksi yang sah dan membawa keberkahan di era social-commerce.
SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA CABANG CIPONDOH PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil deposito dengan akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipondoh. Deposito mudharabah merupakan salah satu produk simpanan yang dioperasikan berdasarkan prinsip hukum syariah, di mana nasabah sebagai pemilik modal memberikan dana yang dikelola oleh koperasi dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif lapangan dengan studi kasus pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis data terkait sistem bagi hasil produk deposito dengan akad mudharabah dan kesesuaian dengan hukum syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menerapkan prinsip hukum syariah dengan memberikan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian hukum syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Penerapan nisbah di Koperasi Syariah BMI telah memenuhi prinsip dasar hukum ekonomi syariah yaitu keadilan dan transparansi, meskipun perlu ada skala nisbah berdasarkan jumlah modal untuk meningkatkan daya tarik investasi. Koperasi disarankan melakukan edukasi berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman nasabah tentang sistem bagi hasil deposito mudharabah.
PENANGANAN WANPRESTASI NASABAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN ASET TETAP DI BPRS MUSTINDO TANGERANG
Penelitian ini menjelaskan tentang penanganan wanprestasi nasabah pada pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tetap di BPRS Mustindo Tangerang. Pada produk jasa yang disediakan oleh BPRS Mustindo sebagai lembaga keuangan syariah tentunya memiliki produk yang banyak diminati, salah satunya dalam praktik pelaksanaan pembiayaan murabahah menjadi permasalahan yang sering terjadi, karna pada praktiknya nasabah sering kali lalai (wanprestasi) dalam membayarkan kewajibannya, hal tersebut tentunya akan merugikan pihak bank. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan kasus wanprestasi yang terjadi mulai dari mekanisme sampai dengan penanganan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan di lapangan dengan mendapatkan sumber-sumber data yang akurat, yaitu melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan melakukan analisis-analisis dari dokumen terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan akad kontrak pembiayaan murabahah yang dilakukan pada saat akad tidak secara sempurna dilaksanakan oleh pihak bank, salah satunya pada denda yang seharusnya diberikan kepada nasabah wanprestasi, namun pihak bank tidak memberikan denda tersebut kepada nasabah, dimana denda tersebut diperbolehkan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI
STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI UNTUK MENJAGA KETAHANAN PANGAN DI MASA PACEKLIK (KAJIAN SURAT YUSUF/12: 47-49)
Penelitian ini bertujuan mengetahui krisis ekonomi yang dialami negeri Mesir pada masa Yusuf as dan berbagai upaya yang dilakukannya dalam mengatasi dampak krisis dan memulihkan ekonominya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data-data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki topik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tafsir maudhu’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rakyat Mesir saat itu mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi selama tujuh tahun. Berbagai program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Yusuf as adalah: 1) melakukan mitigasi bencana atau krisis, 2) Melaksanakan program-program strategis seperti meningkatkan kapasitas produksi, menjaga stabilitas harga, menyimpan stok bahan makanan, mengendalikan konsumsi masyarakat, dan menegakkan supremasi hukum. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pemimpin yang bertanggung jawab dalam menangani krisis ekonomi yang dialami suatu negeri.
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BISNIS ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan konsumen dalam bisnis online berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perspektif Hukum Islam, serta mengkaji penerapan konsep perlindungan konsumen dalam konteks PT Indo Guna Artha sebagai studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Untuk menghasilkan temuan-temuan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilaksanakan langsung dengan owner dan karyawan PT Indo Guna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam bisnis online merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, seperti PT Indo Guna Artha, dan juga melibatkan peran aktif dari pemerintah dan konsumen sendiri. Sinergi antara Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan nilai-nilai Hukum Islam dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan lingkungan bisnis online yang adil, aman, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.
Copyright (c) 2024 Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
SOLUSI ZAKAT UNTUK MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL EKONOMI (STUDI PADA BAZNAS DKI JAKARTA DAN LAZ DOMPET DHUAFA)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solusi zakat untuk mengatasi problematika sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode deskriptif, di mana data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua dimensi penyusun Indeks Zakat Nasional, dimensi makro secara nasional Baznas DKI Jakarta telah mendapatkan nilai pada kategori Baik (0,64). Nilai tersebut mencerminkan bahwa sudah terdapat banyak dukungan dari pemerintah terhadap pengelolaan zakat baik dengan adanya regulasi maupun dukungan kepala daerah serta database yang sudah semakin baik. Selanjutnya untuk dimensi mikro nilai yang diraih secara nasional Baznas DKI Jakarta ada pada kategori Cukup Baik (0,47), dengan demikian perlu adanya peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun dampak zakat yang dirasakan oleh mustahik. Sedangkan menurut Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020, LAZ Dompet Dhuafa dalam pendistribusian zakatnya ternyata berdampak baik bagi mustahik, hal ini dapat terlihat dari dua indikator, yaitu indikator kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan Baznas.
Zakat, Baznas DKI Jakarta, LAZ Dompet Dhuafa, Sosial Ekonomi
PRAKTIK JUAL BELI UANG KUNO DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli uang kuno yang dilakukan di Toko Buana Sastra Tangerang Selatan. Pada dasarnya seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukumnya adalah diperbolehkan dalam Islam, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Namun di antara jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Dalam praktiknya, jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra ini uang yang diperjualbelikan merupakan uang yang masih berlaku untuk dijadikan alat transaksi yang sah dan dianggap unik berdasarkan nomor seri dari uang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan hukum Islam. Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra terdapat beberapa pendapat; Pertama, diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut d ititik beratkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi. Kedua, diperbolehkan ketika uang yang dikoleksi tersebut sudah kuno atau tidak digunakan sebagai alat transaksi karena tujuan utama bukan untuk investasi.
KEDUDUKAN TAKLIF DAN PELAKSANAAN HAK AKSES PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM HUKUM ISLAM
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kedudukan taklif penyandang disabilitas dan mengetahui bagaimana syariat memberikan hak akses dalam melaksanakan kewajiban agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan, dengan data primernya adalah literatur hukum Islam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab tafsir, buku, artikel, dan lainnya. Sumber data dianalisis untuk menemukan kedudukan taklîf pada penyandang disabilitas mental dan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi taklîf, penyandang disabilitas mental psiko-sosial dan ganda otomatis tidak terkena taklif. Sementara ragam penyandang disabilitas lainnya adalah mukallaf yang terkena beban taklîf sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal pelaksanaan hak menjalankan keagamaan, penyandang disabilitas mental dan intelektual tetap memiliki kecakapan menunaikan kewajiban zakat di mana seorang wali yang membayarkannya. Dalam hal legalitas transaksi finansial, penyandang disabilitas mental dan intelektual dilarang menggunakan hartanya, baik gangguan mental atau intelektualnya bersifat permanen ataupun temporer, karenanya bagi mereka diberikan sistem pengampuan. Dalam hal pernikahan, penyandang disabilitas mental dan intelektual jika tergolong skala ringan yang memiliki ahliyah wujub dan ahliyah ada' kamilah maka status pernikahannya adalah sah. Sementara jika dalam skala sedang dan berat apabila memang membutuh kepada menikah, maka pernikahannya dapat dilakukan oleh wali mujbir.
Taklif, Disabilitas Mental, Disabilitas Intelektual, Hukum Islam
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng)
Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa serta konflik dalam pembiayaan berbasis syariah. Salah satu kasus yang terjadi ialah sengketa wanprestasi akad pembiayaan musyarakah antara KBMT Al-Fath IKMI dengan nasabahnya yang tercantum dalam Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkara sengketa wanprestasi akad musyarakah pada putusan pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian mengkaji dengan menggunakan sumber kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan perkara wanprestasi disebabkan karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan perkara berlabuh di ranah Litigasi sehingga majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menghukum tergugat membayar kewajiban beserta nisbah dan membebankan biaya sidang kepada tergugat, akad yang dipakai dalam perkara tersebut termasuk dalam syirkah inan dan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim termasuk putusan condemnatoir. Bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. sudahlah sesuai dengan hukum baik secara formil maupun materil namun dalam pertimbangan keenam dan kedua belas mengenai kerugian majelis hakim perlu memperhatikan dan menjadikan Pasal 42 Jo 149 ayat 1 KHES serta Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/XI/2000 sebagai pertimbangan tanpa mengkesampingkan pasal 1338 KUH Perdata.
PERILAKU PENGGELAPAN HARTA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Tulisan ini membahas tentang perilaku ghulul dalam penafsiran al-Qur'an dan tindak penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bidang kajian hukum pidana Islam maupun hukum positif, perilaku mengambil harta orang lain yang dalam penguasaan seseorang secara melawan hukum termasuk tindak pidana. Namun demikian, istilah yang digunakan berbeda. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana sumber datanya diperoleh dari literatur kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa baik dalam penafsiran al-Qur'an maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijumpai tindak pidana penggelapan harta meski istilah yang digunakan berbeda. Kesimpulan tulisan ini adalah dilihat dari unsur-unsurnya, perilaku ghulul memiliki kesamaan dengan tindak pidana penggelapan. Kesamaan tersebut dilihat dari segi unsur perbuatan orang, unsur menguasai sesuatu atau harta secara tidak sah, unsur harta milik orang lain, dan unsur penguasaan pelaku terhadap harta. Sementara perbedaan antara perilaku ghulul dengan tindak pidana penggelapan adalah dari segi sanksi yang diberikan.
Ghulul, Penggelapan, KUHP, Penafsiran al-Qur'an
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI LAZ AL AZHAR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat DKI Jakarta dalam membayar zakat di LAZ Al Azhar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer kuesioner di mana penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan rumus Sovlin dan jumlah sampel yang digunakan sebagai responden penelitian sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS dengan bantuan software SMARTPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, kepercayaan, religiusitas, dan fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di LAZ Al Azhar. Kemampuan variabel pendapatan, kepercayaan, religiusitas dan fintech dalam menjelaskan keputusan membayar zakat sebesar 91,3%, sedangkan sisanya sebesar 8,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Pendapatan, Kepercayaan, Religiusitas, Fintech, Keputusan, SEM-PLS, Zakat
PRAKTIK PEMENUHAN HAK AKSES KEAGAMAAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK BERDASARKAN KONSEP AHLIYYAH
Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep ahliyyah yang digunakan sebagai dasar untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sensorik pada ranah kewajiban keagamaan. Dalam kajian fiqih Islam, penyandang disabilitas sensorik dianggap memiliki hak untuk menjalankan kewajiban keagamaan, sama seperti mereka yang normal (tidak menyandang disabilitas). Penelitian ini berjenis library research dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, kitab fiqih, dan lainnya yang memiliki korelasi dengan pembahasan. Tulisan ini menemukan bahwa konsep ahliyyah berimplikasi pada pemberian rukhshah (keringanan) terhadap penyandang disabilitas sensorik dalam menjalankan kewajiban keagamaan mereka. Dalam implementasinya, rukhshah (keringanan) tersebut diwujudkan dalam bentuk mengakomodasi masyaqqah (kesulitan) yang dialami dan dengan memperluas kaedah rukhshah (keringanan) untuk mengakomodasi al-hajjah (kebutuhan) mereka. Aplikasi dari strategi ini menghasilkan kemampuan dan kecakapan penyandang tuna rungu untuk menjadi imam shalat dengan akses alat gyroscope bracelet, penyandang tuna netra dapat mengkaji Al-Qur'an dengan akses mushaf Braille, mampu pergi ke masjid dan mengikuti shalat berjamaah dengan akses GPS smartphone atau guiding dog, penyandang tuna wicara dapat berdakwah melalui penerjemah bahasa isyarat, penyandang tuna rungu-wicara dapat memperoleh pengetahuan agama dengan akses running teks khutbah, dan lainnya.
ANALISIS FATWA DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG DENGAN UANG TUNAI DALAM PAKET
Penelitian ini membahas mengenai analisis fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli terhadap pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket. Penelitian ini bertujun untuk mengetahui prosedur pengembalian barang dengan benar pada marketplace shopee dan untuk mengetahui penjelasan fatwa terkait dengan pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket pada proses jual beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, dengan bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan pengguna marketplace shopee dan didukung sumber data sekunder yang mana sumbernya dari buku, jurnal, skripsi, surat kabar penelitian-penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian barang berupa uang di dalam paket pada marketplace shopee dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan jika setiap akad jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya ketentuan pada shigat al-’aqad bahwa akad jual beli harus di nyatakan jelas dan dapat di mengerti namun pada praktiknya pembeli tidak mendapatkan kejelasan mengenai informasi pemberian barang dan pada Mutsman/ Mabi’ harus berwujud, pasti/ tentu dan dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli dilakukan. Namun pada praktiknya barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai yakni pembeli menerima uang di dalam paket. Dapat disimpulan bahwa masih ditemukan adanya penjual yang tidak mengikuti aturan tentang syarat ketentuan dan kebijakan permohonan pengembalian dana atau barang pada marketplace shopee, terkait pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI No.110/IX/2017 tentang akad jual beli.
DAMPAK FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TERHADAP PERILAKU KONSUMEN PADA PEMBELIAN PRODUK PRO ISRAEL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina dan dampaknya terhadap boikot produk pro Israel. Dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, pada diktum rekomendasi Nomor 3 bahwa umat Islam dihimbau semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan library research dengan metode ini, akan dapat ditemukan secara utuh dan masalah yang diteliti, yakni dampak fatwa MUI terhadap boikot pembelian produk pro Israel analisis fatwa MUI No. 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, sehingga hasil penelitian yang di dapat bersifat obyektif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Fatwa DSN MUI No. 38 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina sangat memberikan dampak terhadap perilaku konsumen untuk menghindari aksi boikot produk pro-Israel dapat memengaruhi prilaku konsumen, perdagangan, di mana perusahaan-perusahaan yang terkait Israel mungkin kehilangan pasar di Indonesia, yang bisa merugikan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan berdampak pada diplomasi internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa peran fatwa MUI mempengaruhi prilaku kosumen dalam pembelian produk pro Israel, dengan adanya fatwa ini telah mendorong umat Muslim untuk mengambil sikap boikot dengan keyakinan yang lebih kuat.
UPAH TERHADAP TENAGA PEKERJA DALAM SISTEM OUTSOURCING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Artikel ini bertujuan untuk mengulas mengenai upah terhadap sistem kerja outsourcing di PT Swakary Insan Mandiri, banyak pekerja atau karyawan merasa upah yang dibayarkan adalah tidak maksimal, mayoritas perusahaan outsourcing tidak transparan mengenai besaran pembayaran upah atau gaji serta hak karyawan tidak sesuai dengan regulasi outsourcing yang berlaku sehingga banyak aturan yang tumpang tindih bagi karyawan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode studi kasus. Adapun sumber data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur pustaka. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data dapat dianalisis dengan melihat sistem pengupahan outsourcing serta regulasi kerja pada karyawan PT. Swakarya Insan Mandiri dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Swakarya Insan Mandiri telah memberikan upah kepada karyawan outsourcing secara tepat waktu dan menetapkan upah sesuai standar upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK) sesuai dengan perjanjian. Namun, praktik pengupahan outsourcing pada karyawan di PT. Swakarya Insan Mandiri belum sepenuhnya memenuhi karakteristik ekonomi Islam. Karena belum menunjukkan nilai keadilan dan kejujuran dengan transparan terhadap komponen upah yang diberikan kepada karyawan outsourcing. Dalam regulasi sudah sesuai dengan nilai keislaman karena tidak membedakan baik pekerja lama maupun pekerja yang baru.
PENERAPAN CSR DI PT. KIMIA FARMA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI PEGAWAI
Penelitian ini membahas tentang penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi pegawai yang dilaksanakan oleh PT Kimia Farma Apotek unit bisnis Tangerang. Dalam pandangan Islam, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian dari perwujudan ibadah seorang hamba kepada Allah Swt karena dapat digolongkan perbuatan terpuji dalam membantu dan meringankan beban hidup orang lain serta kebermanfaatan kepada orang banyak sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus pada PT Kimia Farma Apotek unit bisnis Tangerang. Adapun sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder bersumber data literatur seperti buku, jurnal, dokumen, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Kimia Farma Unit Bisnis Tangerang adalah wujud kepedulian sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada pegawai. Walaupun secara ekonomi tidak signifikan, pemberian bantuan sosial ini berdampak positif dan dapat dirasakan kebermanfaatannya. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh manajemen PT Kimia Farma Apotek unit bisnis Tangerang dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja serta rasa memiliki pada perusahaan yang pada akhirnya keharmonisan antara perusahaan dengan pegawai akan tercipta.
EVALUASI PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MUSTAHIK DI BAITULMAAL MUAMALAT DKI JAKARTA
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemanfaatan program zakat produktif yang dikelola Baitulmaal Muamalat (BMM) di DKI Jakarta, khususnya melalui studi kasus Cahaya Food Court yang berlokasi di Bambu Apus, Jakarta Timur. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dan analisis SWOT, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dalam memberdayakan mustahik (penerima zakat) dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Hasilnya menunjukkan bahwa, dari sudut pandang kontekstual, seleksi dan identifikasi penerima manfaat telah dilaksanakan dengan baik. Masukan program, khususnya dukungan hukum dan keahlian yang diberikan, sudah memadai, meskipun terdapat tantangan dalam akses penerima manfaat terhadap pasar online. Evaluasi proses ini menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan survei dasar, namun menyoroti perlunya peningkatan pemahaman di kalangan penerima manfaat dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Aspek produk menunjukkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi penerima manfaat, berkat pendampingan dan kolaborasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan terkait. Analisis SWOT menunjukkan bahwa food court berada dalam posisi yang menguntungkan, memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal untuk memitigasi kelemahan. Rekomendasinya mencakup strategi perluasan pasar, seperti menyelenggarakan acara bazar dan menciptakan produk khas yang unik untuk meningkatkan daya tarik pasar food court. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana program zakat produktif dapat dioptimalkan untuk menopang pemberdayaan mustahik dalam jangka panjang, memberikan wawasan untuk inisiatif serupa di masa depan.
EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DALAM TINJAUAN ISLAM
The economic crisis in Indonesia is caused by poorly managed governance procedures. As a result, problems such as corruption, collusion and nepotism are difficult to eradicate, difficult-to-run law enforcement issues, monopolies in economic activities, and poor quality of service to society. It is necessary to evaluate public financial policy to measure the success and failure of the implementation of a policy. Using review literature, this study aims to analyze the evaluation of public financial policy in an Islamic perspective. In the Islamic review, evaluation of public financial policy can be done through the role of the state in the form of prophetic mission transformation, namely the implementation of teachings so that the government can carry out its role and function in building communities and directed to achieve maqashid syari'ah, so that it will have an impact on the achievement of falah or the welfare of the community in the world and the hereafter.
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KONTRAK BAKU HASANAH CARD BNI SYARIAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak baku pada produk Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kontrak perjanjian baku dalam perbankan sesuai SEOJK No.13 tahun 2014 adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal. Sebagaimana bank pada umumnya BNI Syariah juga menerapkan kontrak perjanjian baku dalam prodak Hasanah Card. Dalam praktiknya penerapan kontrak perjanjian baku pada suatu produk bank tidak jarang memberatkan pihak nasabah. Objek penelitian ini adalah formulir keanggotaan Hasanah Card yang memuat kontrak perjanjian baku dan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Kontrak Perjanjian Baku Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif Hukum Positif masih mengandung klausula yang bertentangan dengan perundangan dan peraturan, yaitu UUPK, POJK dan SEOJK. Sementara dalam perspektif Hukum Islam dalam terpenuhinya rukun dan syarat serta asas-asas dalam bertransaksi Islam sudah sesuai.
FILANTROPI ZAKAT; KAJIAN SOSIO-HISTORIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tulisan ini mencoba mengkaji filantropi zakat dilihat dari sudut sosio-historis dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Pensyariatan zakat sangat lekat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di periode Mekah dan Madinah. Pewajiban zakat sejatinya tidak hanya dipandang dari sisi teologis semata, namun yang lebih penting adalah sisi sosial-ekonomi yang melingkupinya. Hal ini karena pewajiban zakat diarahkan pada upaya membangun kesejahteraan individu dan sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dan dari pembahasan didapat kesimpulan bahwa secara historis pewajiban zakat dilakukan secara bertahap; dimulai sejak periode Mekah dan secara normatif disyariatkan pada periode Madinah. Pewajiban zakat mengikuti konstruksi sosial masyarakat saat itu. Dampak filantropi zakat tidak hanya mengena pada individu muzakki dan mustahiq, namun juga tatanan sosial serta stabilitas ekonomi masyarakat muslim. Para penunai zakat akan mendapatkan kesehatan jiwa, psikis, dan jasmani. Sementara secara sosial akan terjadi pemerataan kesejahteraan ekonomi, terkikisnya kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta harmonisasi interaksi antar anggota masyarakat.
WARUNG KEJUJURAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ijab qabul menurut fikih Islam bahwa transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan khusus dan dianalisis menurut hukum Islam. Berdasarkan konsep ijab qabul menurut fikih Islam bahwa transaksi jual bei dapat berlangsung dengan segala ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi tersebut, sehingga ucapan apasaja dianggap sah apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sama halnya yang telah diterapkan di Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences yaitu sebuah koperasi warung kejujuran yang pada prinsipnya sama dengan jual beli mu’athah yang diterapkan di market dan swalayan, namun yang membedakan adalah penjual tidak berada di tempat sehingga pembeli dengan leluasa mengambil barang yang diinginkan dan menaruh dan atau mengambil uang kembaliannya sendiri.